Peran Masyarakat dalam Pengawasan APBD Mataram: Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas
Peran masyarakat dalam pengawasan APBD Mataram memegang peranan penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut Bambang Riyanto, seorang pakar keuangan daerah, “Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan APBD dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan dana publik dan memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.”
Dalam konteks APBD Mataram, peran masyarakat dapat diwujudkan melalui berbagai mekanisme partisipasi, seperti rapat-rapat anggaran yang terbuka untuk umum, forum diskusi terbuka, dan penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan akses informasi terkait anggaran daerah. Hal ini sejalan dengan pendapat Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI, yang menyatakan bahwa “Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik adalah kunci untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan efektif.”
Dengan peran masyarakat yang aktif dalam pengawasan APBD Mataram, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Namun, tantangan dalam melibatkan masyarakat dalam pengawasan APBD juga tidak bisa diabaikan. Menurut Ahmad Nur Hasan, seorang aktivis anti korupsi, “Diperlukan kesadaran dan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan APBD, serta perlindungan bagi para pelapor jika terjadi penyalahgunaan anggaran.” Oleh karena itu, peran pemerintah daerah dan lembaga pengawas keuangan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga sangat penting dalam mendukung partisipasi masyarakat dalam pengawasan APBD Mataram.
Dengan demikian, peran masyarakat dalam pengawasan APBD Mataram merupakan kunci utama dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Melalui partisipasi aktif masyarakat, diharapkan anggaran daerah dapat lebih efektif dan efisien dalam memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.