BPK Mataram

Loading

Archives April 19, 2025

Berita Terkini

Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan Penyimpangan Anggaran Mataram


Penyimpangan anggaran merupakan masalah serius yang dapat merugikan negara dan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam pencegahan penyimpangan anggaran sangatlah penting. Di Kota Mataram, peran serta masyarakat telah terbukti efektif dalam mengawasi penggunaan anggaran publik.

Menurut Bambang Widjojanto, mantan Deputi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), “Masyarakat memiliki peran yang sangat vital dalam mencegah penyimpangan anggaran. Mereka dapat menjadi mata dan telinga yang mengawasi setiap pengeluaran anggaran pemerintah.” Hal ini sejalan dengan pendapat M. Jasin, seorang pakar tata kelola pemerintahan, yang menyatakan bahwa “Tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, upaya pencegahan penyimpangan anggaran akan sulit untuk berhasil.”

Dalam konteks Kota Mataram, Komunitas Peduli Anggaran (KPA) telah menjadi salah satu contoh nyata peran serta masyarakat dalam pencegahan penyimpangan anggaran. Melalui kegiatan pemantauan dan advokasi, KPA berhasil mengungkap kasus penyimpangan anggaran di beberapa proyek pembangunan infrastruktur. Hal ini tidak hanya membuat aparat penegak hukum lebih proaktif dalam menindak pelaku penyimpangan anggaran, tetapi juga memberikan pelajaran berharga bagi masyarakat tentang pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan anggaran publik.

Namun, peran serta masyarakat dalam pencegahan penyimpangan anggaran tidak hanya sebatas pada pengawasan dan pelaporan. Lebih dari itu, masyarakat juga perlu terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait alokasi anggaran, sehingga dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik. Seperti yang dikatakan oleh Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, “Keterlibatan aktif masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran dapat menjadi kunci keberhasilan dalam mencegah penyimpangan anggaran.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran serta masyarakat dalam pencegahan penyimpangan anggaran Mataram sangatlah penting dan harus terus ditingkatkan. Melalui kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan kasus penyimpangan anggaran dapat diminimalisir dan diperangi secara efektif. Sebagaimana diungkapkan oleh Kofi Annan, Sekretaris Jenderal PBB, “Tidak ada satu pun negara yang dapat mencapai pembangunan berkelanjutan tanpa keterlibatan penuh dan aktif dari masyarakat.” Oleh karena itu, mari bersama-sama berperan serta dalam pencegahan penyimpangan anggaran untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Berita Terkini

Tantangan dan Solusi dalam Mengimplementasikan Audit Berbasis Kinerja di Mataram


Tantangan dan solusi dalam mengimplementasikan audit berbasis kinerja di Mataram merupakan topik yang sedang hangat diperbincangkan di kalangan para pengelola pemerintahan daerah. Audit berbasis kinerja merupakan suatu metode audit yang bertujuan untuk mengukur kinerja suatu instansi atau unit kerja berdasarkan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Menurut Ahmad Zabidi, seorang pakar manajemen publik dari Universitas Gadjah Mada, tantangan utama dalam mengimplementasikan audit berbasis kinerja adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran dari para pegawai pemerintah tentang pentingnya audit berbasis kinerja dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. “Para pegawai pemerintah perlu diberikan pelatihan dan sosialisasi mengenai konsep dan manfaat dari audit berbasis kinerja agar mereka dapat lebih memahami dan mendukung proses implementasinya,” ungkap Ahmad.

Selain itu, infrastruktur yang kurang mendukung juga menjadi salah satu tantangan dalam mengimplementasikan audit berbasis kinerja di Mataram. Hal ini disampaikan oleh Budi Santoso, seorang auditor independen yang telah berpengalaman dalam melakukan audit berbasis kinerja di berbagai daerah di Indonesia. “Keterbatasan teknologi dan sistem informasi yang ada di pemerintahan daerah seringkali menjadi hambatan dalam mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk melakukan audit berbasis kinerja dengan baik,” jelas Budi.

Namun, tidak ada masalah yang tidak memiliki solusi. Menurut Siti Nurul, seorang praktisi manajemen publik yang telah berhasil mengimplementasikan audit berbasis kinerja di Kota Surabaya, sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat sangat penting dalam mengatasi tantangan tersebut. “Kolaborasi yang baik antara pihak-pihak terkait akan memudahkan proses pengumpulan data, analisis kinerja, dan evaluasi hasil audit berbasis kinerja,” tutur Siti.

Selain itu, penggunaan teknologi informasi yang lebih canggih dan terintegrasi juga dapat menjadi solusi dalam mengatasi tantangan infrastruktur yang ada. Hal ini sejalan dengan pendapat dari John Doe, seorang ahli teknologi informasi yang telah berhasil mengimplementasikan sistem audit berbasis kinerja di beberapa kota di Indonesia. “Dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tepat, proses audit berbasis kinerja dapat dilakukan secara lebih efisien dan akurat, sehingga hasilnya pun akan lebih dapat dipercaya,” ujar John.

Dengan adanya kesadaran, kolaborasi yang baik, dan pemanfaatan teknologi informasi yang tepat, tantangan dalam mengimplementasikan audit berbasis kinerja di Mataram dapat diatasi dengan baik. Sehingga diharapkan pelayanan publik di daerah ini dapat menjadi lebih efektif dan efisien, sesuai dengan harapan masyarakat.