Pentingnya Transparansi dalam Sistem Pemeriksaan Keuangan Mataram
Transparansi dalam sistem pemeriksaan keuangan Mataram sangatlah penting untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat mengetahui dengan jelas bagaimana uang negara digunakan dan apakah pengelolaannya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, transparansi dalam sistem pemeriksaan keuangan merupakan kunci untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Adnan juga menambahkan bahwa “tanpa transparansi, sulit bagi masyarakat untuk mengawasi dan memastikan penggunaan uang negara yang seharusnya untuk kepentingan publik.”
Dalam konteks pemeriksaan keuangan Mataram, transparansi menjadi kunci utama dalam menjamin keberhasilan pengawasan keuangan negara. Dengan transparansi yang tinggi, masyarakat dapat melihat secara langsung hasil dari pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan oleh BPK benar-benar dijalankan oleh pemerintah daerah.
Sebagai contoh, dalam laporan pemeriksaan keuangan Pemerintah Kota Mataram tahun 2020, BPK menemukan sejumlah temuan yang menunjukkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya transparansi yang tinggi, masyarakat dapat mengetahui temuan tersebut dan menekan pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan dan mempertanggungjawabkan penggunaan uang negara dengan baik.
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah Mataram untuk meningkatkan transparansi dalam sistem pemeriksaan keuangan guna memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagaimana disampaikan oleh Ahli Tata Kelola Keuangan Publik, Bambang Sutopo, “transparansi merupakan pondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara.”
Dengan demikian, transparansi dalam sistem pemeriksaan keuangan Mataram bukanlah sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan dalam upaya menciptakan tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel. Masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara berhak untuk mengetahui dan mengawasi penggunaan uang negara demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan transparan.