Transparansi Keuangan Pemerintah Kota Mataram: Evaluasi Hasil Audit Terbaru
Transparansi keuangan pemerintah kota Mataram merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan publik. Baru-baru ini, hasil audit terbaru menunjukkan evaluasi yang memberikan gambaran tentang sejauh mana transparansi keuangan telah dilaksanakan oleh pemerintah kota Mataram.
Menurut Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Nusa Tenggara Barat, transparansi keuangan pemerintah kota Mataram masih perlu ditingkatkan. “Kami menemukan beberapa temuan yang menunjukkan masih adanya kekurangan dalam transparansi keuangan di pemerintah kota Mataram. Hal ini memerlukan perbaikan yang harus segera dilakukan oleh pihak terkait,” ujar Kepala BPK.
Salah satu temuan yang mencuat dalam hasil audit terbaru adalah terkait dengan keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat mengganggu proses pengawasan dan akuntabilitas keuangan pemerintah kota Mataram.
Dalam menanggapi temuan tersebut, Walikota Mataram, Ahyar Abduh, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan transparansi keuangan pemerintah kota Mataram. “Kami akan segera melakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan agar transparansi keuangan dapat terus ditingkatkan. Kepuasan dan kepercayaan masyarakat adalah prioritas utama bagi kami,” ujar Walikota.
Selain itu, pakar keuangan publik juga memberikan pandangannya terkait transparansi keuangan pemerintah kota Mataram. Menurut Prof. Dr. Bambang Riyanto, transparansi keuangan merupakan kunci utama dalam menciptakan tata kelola keuangan yang baik. “Dengan transparansi keuangan yang baik, masyarakat dapat lebih percaya dan terlibat dalam pengawasan pengelolaan keuangan publik,” ujar Prof. Bambang.
Dengan adanya evaluasi hasil audit terbaru terkait transparansi keuangan pemerintah kota Mataram, diharapkan dapat menjadi cambuk bagi pihak terkait untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Masyarakat pun diharapkan ikut aktif dalam mengawasi dan memantau penggunaan anggaran publik untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.