Transparansi Keuangan Daerah: Tinjauan Hasil Audit Mataram
Transparansi Keuangan Daerah: Tinjauan Hasil Audit Mataram
Transparansi keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga akuntabilitas dan kredibilitas pemerintah daerah. Salah satu kota yang baru-baru ini menjadi sorotan terkait transparansi keuangan daerah adalah Kota Mataram. Hasil audit yang dilakukan menunjukkan beberapa temuan yang perlu mendapat perhatian serius.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Budget Analysis (IBA), Roy Nusa, transparansi keuangan daerah adalah kunci utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. “Tanpa transparansi, sulit bagi masyarakat untuk memantau pengelolaan keuangan daerah dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah, termasuk Kota Mataram, untuk meningkatkan transparansi dalam setiap langkah pengelolaan keuangannya,” ujar Roy.
Salah satu temuan dalam hasil audit keuangan daerah Kota Mataram adalah terkait pengelolaan dana APBD yang kurang transparan. Hal ini menciptakan ruang untuk potensi penyalahgunaan dan korupsi. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB, Ahmad Zaini, mengatakan bahwa pihaknya telah memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan agar lebih transparan dan akuntabel.
Selain itu, transparansi keuangan daerah juga berdampak pada peningkatan kualitas layanan publik. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat memantau penggunaan dana publik dan menilai sejauh mana keberhasilan program-program pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mendorong pemerintah untuk memberikan akses informasi yang lebih luas kepada masyarakat.
Dalam upaya meningkatkan transparansi keuangan daerah, pemerintah Kota Mataram perlu melakukan langkah-langkah konkret, seperti menyediakan informasi keuangan secara berkala dan terbuka, melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan pengelolaan keuangan daerah, serta memperbaiki sistem pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan Kota Mataram dapat menjadi contoh dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Transparansi keuangan daerah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun juga merupakan hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana dana publik digunakan untuk kepentingan bersama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Transparency International, “Transparansi adalah kunci utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.” Semoga dengan tinjauan hasil audit ini, Kota Mataram dapat terus meningkatkan transparansi keuangannya demi kebaikan bersama.